Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro | ||
1. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 | 1. Download |
2. | Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 | 2. Download |
3. | Permendagri Nomor 40 tahun 2011 | 3. Download |
4. | Permendagri Nomor 54 tahun 2011 | 4. Download |
5. | Permendagri Nomor 60 tahun 2012 | 5. Download |
6. | Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 | 6. Download |
7. | Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 (lampiran) | 7. Download |
8. | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 8. Download |
9. | Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti | 9. Download |
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 | ||
Tahun 2014 | ||
10. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tupoksi Satpol PP | 10. Download |
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum | 11. Download |
12. |
Peraturan Bupati Bojonegoro 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi | 12. Download |
Kemasyarakatan dan Perseorangan | ||
13. | Intruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal | 13. Download |
14. | Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) | 14. Download |
15. | Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penataan PKL | 15. Download |
16. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standard dan Zona Reklame | 16. Download |
17. | Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | 17. Download |
18. | Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi di Kabupaten Bojonegoro | 18. Download |
19. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan | 19. Download |
20. | Peraturan Gubernur Jawa Timur 12 tahun 2016 tentang pedoman pemberian izin skala kecil | 20. Download |