Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Linmas Tahun 2025 dan Rencana Penyaluran BKK Linmas Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Malowopati, Senin (15/12/2025).

Acara yang diikuti Kasi Pemerintahan Desa (Kasipem) dan perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) dari 28 Kecamatan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta mengevaluasi dampak BKK Linmas terhadap kinerja di tingkat Desa. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, dalam sambutannya Wakil Bupati Bojonegoro menyoroti dua isu krusial yakni pentingnya validasi data tunggal di tingkat Desa dan perlunya pengawasan ketat terhadap perizinan bangunan. Wakil Bupati menekankan bahwa ke depan, pengurangan Dana Desa (DD) dan penurunan postur APBD Kabupaten Bojonegoro menuntut Pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program yang tepat sasaran.

Dalam laporannya, Plh Kasatpol PP Bojonegoro, Arief Nanang, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan pada penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Linmas sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, memastikan dukungan finansial BKK, serta memberikan dampak optimal dalam pelaksanaan kinerja Satlinmas di desa. Juga menjamin proses penyaluran BKK berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BKK Linmas ini merupakan terobosan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah operasional Linmas, bukan honor Linmas. Dana ini diberikan kepada anggota Linmas yang benar-benar bekerja dan melaksanakan tugas operasional. Kami bangga karena pemberdayaan Linmas di desa sudah berjalan baik, bahkan mendapat penghargaan di tingkat provinsi," ujar Arief Nanang.